Jakarta – Komisi Eropa, Indonesia, dan Malaysia telah setuju untuk membentuk sebuah Tim Kerja Gabungan yang bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi dalam penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR). Pernyataan bersama dari pihak-pihak terkait tersebut disampaikan melalui laporan pers yang dikutip dari CNBC Indonesia, pada Kamis (29/6/2023).
“Pertemuan pertama Satuan Tugas Bersama dijadwalkan pada minggu pertama bulan Agustus,” tulis pernyataan pers bersama itu.
Sebagaimana diketahui, sebuah misi yang dipimpin bersama Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Dato’ Sri Haji Fadillah dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto yang difasilitasi Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) bertemu para pemimpin Uni Eropa (UE) di Brussel, Belgia, akhir Mei 2023.
Dalam pertemuan itu, keduanya menyatakan keprihatinan terkait EUDR yang baru disahkan dan menegaskan urgensi komoditas, terutama kelapa sawit, bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di kedua negara, khususnya terhadap petani kecil.
Komisi Eropa menggarisbawahi kalau kebijakan itu merespons komitmen bersama internasional. Kebijakan itu juga memastikan Eropa tidak akan mendorong deforestasi global melalui konsumsi sendiri.
Selain itu, EU meyakinkan negara-negara produsen kalau mereka akan terlibat dalam seluruh proses. EVP European Green Deal Frans Timmermans dan Komisaris untuk Lingkungan, Kelautan, dan Perikanan Virginijus Sinkevicius menyetujui keterlibatan Indonesia dan Malaysia untuk membahas implementasi EUDR.
Sebagai tindak lanjut, Florika Fink-Hooijer selaku Direktur Jenderal untuk Lingkungan Komisi Eropa telah mengunjungi Indonesia dan Malaysia pada 26-28 Juni 2023. Florika Fink-Hooijer bertemu dengan Musdhalifah Mahmud selaku Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian RI dan Dato’ Sri Haji Fadillah.
Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk membentuk Satuan Tugas Bersama yang terdiri dari perwakilan dari pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dari kedua negara. Termasuk di dalamnya asosiasi komoditas terkait, petani kecil, asosiasi pekerja, dan organisasi masyarakat sipil, antara lain untuk meningkatkan dialog tentang ketertelusuran rantai pasokan dan transparansi.
Satuan Tugas Bersama ini juga fokus pada komoditas yang relevan di kedua negara khususnya kelapa sawit, kayu, karet, kopi, dan kakao. Jika diperlukan, masalah dapat ditangani berdasarkan pendekatan khusus negara secara inklusif dan transparan di bawah kerangka Satuan Tugas Bersama.
“Satgas akan mengkaji situasi komoditas terkait di Indonesia dan Malaysia dalam ruang lingkup EUDR untuk pasar UE. Ketiga mitra akan menunjuk satu titik masuk dan segera berdiskusi dan menyimpulkan TOR Satuan Tugas Bersama,” tulis pernyataan pers bersama itu.
“Terkait kelapa sawit, Sekretariat CPOPC akan memfasilitasi dan berkoordinasi dengan masing-masing pejabat di Indonesia dan Malaysia, bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Lingkungan Komisi Eropa untuk memastikan kemajuan dan kemajuan Satuan Tugas Bersama untuk mencapai hasil yang diinginkan dan a win-win solution bagi keberhasilan implementasi regulasi oleh semua pihak.”