Jakarta – Pemilik kewajiban pajak harus memverifikasi nomor induk kependudukan (NIK) untuk digunakan sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP).
Langkah tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan penggunaan NIK sebagai NPWP yang akan berlaku sepenuhnya mulai 1 Januari 2024.
Namun saat melakukan pemadanan data NIK-NPWP, ada kalanya para wajib pajak menemukan kendala.
Salah satunya, kegagalan validasi dengan munculnya notifikasi yang menyebut NIK dan KK tidak sesuai dengan data kependudukan.
Untuk mengatasi kendala tersebut, contact center Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan solusi.
“Jika keterangan itu muncul saat mengecek NPWP, pastikan pengisian NIK dan KK-nya benar,” ujarnya, seperti dilansir dari DDTC News, Sabtu (24/6/2023).
“Jika sudah benar tetapi tetap muncul keterangan itu, silakan konfirmasi ke Dukcapil mengenai data kependudukannya,” sambungnya.
Sebelum melakukan pemadanan data, wajib pajak dapat mengecek NPWP melalui laman http://ereg.pajak.go.id/ceknpwp.
Pengecekan dapat dilakukan dengan memasukkan NIK dan juga nomor Kartu Keluarga (KK).
Setelah itu, isi captcha lalu sistem DJP akan menampilkan data NPWP dari wajib pajak.
Data tersebut meliputi NPWP, nama wajib pajak, kantor pelayanan pajak (KPP) terdaftar, serta status.
Dalam melakukan validasi NPWP, data NIK dan KK yang dimasukkan harus sesuai.
Adapun informasi nama wajib pajak akan disamarkan demi alasan keamanan.
Selain itu, wajib pajak juga bisa melakukan pengecekan NPWP melalui layanan telepon Kring Pajak 1500200 atau melalui KPP terdaftar.
Sebagai informasi, wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk menggunakan NIK sebagai NPWP terhitung sejak 14 Juli 2022.
Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam PMK 112/2022.
Berdasarkan peraturan turunan UU HPP, Dirjen Pajak memberikan NPWP dengan mengaktivasi NIK berdasarkan permohonan pendaftaran wajib pajak atau secara jabatan.
Dalam Pasal 5 menyebut NIK yang digunakan merupakan NIK berdasarkan pada hasil pemadanan dengan status valid.
Pemadanan tersebut dilakukan atas data identitas wajib pajak dengan data kependudukan pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).