Jakarta – Yandri Susanto, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, mengungkapkan bahwa tahun ini. Pelaksanaan ibadah haji menunjukan peningkatan kualitas dibandingkan tahun sebelumnya.
Selanjutnya, Yandri Susanto menyampaikan pernyataan itu sebagai tanggapan terhadap perdebatan di beberapa kalangan mengenai Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Penyelenggaraan Haji 2024.
“Buktinya, tidak ada penelantaran dan penumpukan jamaah haji di Muzdalifah seperti tahun lalu.” Ujar Yandri dalam keterangan tertulis yang di terima di Jakarta pada hari Minggu (15/7/2024).
Amirul Hajj Berhasil Sukseskan Pelaksanaan Haji
Yandri Susanto juga mengungkapkan bahwa sebagian jamaah haji menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang mereka terima. Ia memperoleh kesan tersebut saat mengungjungi langsung lokasi pemondokan jamaah haji.
“Puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan lancar. Jamaah bisa beribadah dengan baik,” ungkapnya.
Menurutnya, mengoordinasi dan memastikan kelancaran pelaksanaan badah haji, terutama dengan jumlah jamaah haji indonesia yang terbesar dalam sejarah, tidaklah mudah.
Namun, ia menyatakan bahwa Amirul Hajj dan seluruh jajarannya berhasil mewujudkan pelaksanaan haji dengan baik.
“Jika terdapat kekurangan, sudah pasti ada, tetapi bukan bersifat major dan signifikan,” Ujarnya.
Pembentukan Keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji
Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7). Menyetujui pembentukan Pansus Angket Pengawasan Haji.
“Apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui?,” ungkap Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar disambut dengan jawaban “setuju” oleh para Anggota DPR RI yang menghadiri sidang.
Muhaimin menyatakan bahwa pansus tersebut akan mengevaluasi kesalahan-kesalahan dalam penyelenggaraan ibadah haji agar tidak terulang untuk tahun-tahun mendatang yang dapat merugikan para calon jamaah haji yang telah mengantre selama puluhan tahun.
Pembentukan pansus beserta susunan keanggotaannya mengikuti tata tertib yang berlaku. anggota pansus terdiri dari Fraksi PDI Perjuangan (tujuh orang), Partai Golkar (empat orang), Partai Gerindra (empat orang), Partai NasDem (tiga orang), Partai Demokrat (tiga orang), PKS (tiga orang), PAN (dua orang), dan PPP (satu orang).